Penerimaan ASN 2019 PPPK Dulu Baru CPNS - Berikut Perbedaan P3K dan PNS

Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2019 dimulai dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - PPPK.

Rekrutmen PPPK dulu, baru rekrutmen CPNS. Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK akan lebih dulu dilaksanakan dibanding CPNS 2019.

MenpanRB, Syafruddin menyebut rekrutmen PPPK 2019 akan digelar sekitar pertengahan Agustus 2019, sementara itu rekrutmen CPNS 2019 baru akan digelar pada Oktober 2019.

Total jumlah formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) ini sebanyak 168.636 formasi.

Yang terdiri dari 23.212 untuk formasi PPPK di pemerintah pusat dan 145.424 formasi untuk tingkat pemerintah daerah.

perbedaan pns dan pppk

PPPK dapat berasal dari eks tenaga Honorer K-II, serta juga bagi tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan, namun tidak masuk dalam tenaga honorer K-II.

Untuk formasi P3K ini, pemerintah lebih memprioritaskan tenaga honorer khususnya guru honorer, yang umurnya telah melewati batas usia yang telah ditentukan untuk mendaftar CPNS.

Baca:  Pendaftaran PPPK 2019 Segera Dibuka! Para Honorer Siap-siap

Perbedaan PNS dan PPPK (P3K)


Mungkin, masih banyak yang bingung apa itu PPPK, dan apa yang membedakannya dengan PNS.

Baik itu dari sisi penghasilan atau gaji, status jabatan serta fasilitas-fasilitas lain yang diterimanya.

PNS dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki banyak sekali perbedaan.

Perbedaan dan persamaan antara PNS dan PPPK selengkapnya dapat kita lihat dari UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Berikut perbedaan PNS dengan P3K dari status, gaji, fasilitas, masa kerja, mekanisme, dan syarat rekruitmen PPPK.

1. PNS Berstatus Pegawai Tetap sedangkan PPPK Pegawai Kontrak


PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki NIP - Nomor Induk Pegawai secara nasional.

Sedangkan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

2. PNS Mendapat Fasilitas dari Negara, PPPK Tidak


Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, BAB VI menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan PPPKK, yakni:

Pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS berhak memperoleh:

  1. Gaji
  2. Tunjangan
  3. Dasilitas
  4. Cuti
  5. Jaminan pensiun
  6. Jaminan hari tua
  7. Perlindungan
  8. Pengembangan kompetensi

Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 2014, PPPK berhak memperoleh:

  1. Gaji
  2. Tunjangan
  3. Cuti
  4. Perlindungan
  5. Pengembangan kompetensi.

Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22

3. Masa Kerja PNS Hingga Usia Pensiun, P3K Setahun dan Bisa Diperpanjang


Perbedaan paling signifikan pada status PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah terletak dari masa kerja dan pensiunnya, yakni:

Pasal 87 ayat 1 huruf c UU Nomor 5 tahun 2014, Batas Usia Pensiun PNS:

  • 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi.
  • 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
  • Untuk Pejabat Fungsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 98 UU Nomor 5 tahun 2014, Masa Perjanjian Kerja PPPK adalah:

  • Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Jadi, intinya masa kerja pegawai P3K lebih fleksibel, artinya kontrak PPPK bisa diperpanjang, bisa juga tidak, tergantung kebutuhan pegawai dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Masa perjanjian kerja PPPK juga dirinci pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
  • Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
  • Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK
  • Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
  • Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.
  • Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian keda bagi PPPK diatur dengan peraturan Menteri.

4. Gaji dan tunjangan PNS dan PPPK


Untuk penghasilan PPPK sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil - PNS.

Penggajian dan tunjangan PNS diatur pada Pasal 79 yang berbunyi:


  • Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
  • Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.
  • Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
  • Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
  • Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Baca: Rekrutmen CPNS Tahun 2019 Alokasi Formasi 254.173 untuk Pusat & Daerah

Pasal 80 menyebutkan:

  • Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
  • Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
  • Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
  • Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing
  • Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
  • Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penggajian PPPK diatur pada Pasal 101 yakni:

  • Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
  • Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
  • Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.
  • Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggajian dan tunjangan PPPK juga disebutkan pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 yang berbunyi:

  • PPPK diberikan gaji dan tunjangan
  • Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  • PNS diberhentikan dengan hormat hingga pensiun, PPPK bisa diberhentikan secara hormat jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir

Ketentuan pemberhentian PNS diatur Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena:

  • Meninggal dunia
  • Atas permintaan sendiri
  • Mencapai batas usia pensiun
  • Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini
  • Tidak cakap jasmani dan/ atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban

Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

  • Jangka waktu perjanjian kerja berakhir
  • Meninggal dunia
  • Atas permintaan sendiri
  • Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK
  • Tidak cakap jasmani dan/ atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati

5. PNS Bukan PPPK dan P3K Bukan PNS


Pasal 6 UU Nomor 5 tahun 2014 menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas, PNS, dan PPPK.

Pasal ini menjelaskan bahwa ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan PPPK. Jadi PNS bukan PPPK, dan sebaliknya P3K bukan PNS.

Hal itu tercantum pada Pasal 99, pertama PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.

Kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca: Penerimaan CPNS 2019 - Bocoran Soal hingga Proses yang Harus Dilalui Peserta

Syarat-syarat Dasar PPPK


Dalam pasal 16 Peraturan Pemerintahn Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, ada sejumlah persyaratan yang wajib bagi calon PPPK.

Pada dasarnya setiap Warganegara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
  • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
  • Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
  • Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
  • Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
  • Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
  • Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Itulah tadi perbedaan yang jelas antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PNS. Apakah Anda akan memilih untuk melamar menjadi pegawai PPPK atau PNS, atau bahkan mungkin mencoba keduanya?

Semua tergantung pada pilihan Anda masing-masing. Namun untuk dapat diangkat menjadi PNS ataupun PPPK, maka yang paling utama adalah lulus seleksi penerimaan ASN 2019.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Penerimaan ASN 2019 PPPK Dulu Baru CPNS - Berikut Perbedaan P3K dan PNS"

Posting Komentar

cpns

soal cpns

tes wawasan kebangsaan

tes intelegensia umum

tes karakteristik pribadi