Calon Peserta Penerimaan CPNS 2019 Wajib Tahu Informasi Umum CPNS Ini


Berikut ini adalah informasi umum yang wajib diketahui dan dipahami oleh setiap pelamar CPNS, baik dari formasi umum maupun formasi khusus.

Dalam memenuhi amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni menuju terwujudnya birokrasi berkelas dunia.

Dan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia tersebut, pemerintah dengan berlandaskan UU Nomor 5 tahun 2014 tersebut berusaha mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negera berdasarkan sistem merit.

Karena itu, saat ini pemerintah telah dan sedang melaksanakan reformasi birokrasi yang salah satunya adalah reformasi dibidang sumber daya aparaturnya.

Reformasi ini meliputi penataan jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

informasi umum seputar penerimaan cpns 2019

Untuk itu, sejak tahun 2015, pemerintah telah menetapkan strategi berupa kebijakan pembatasan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau yang lebih dikenal dengan Moratorium.

Kebijakan moratorium CPNS ini bertujuan agar para pejabat pembina kepegawaian pusat maupun daerah, melakukan audit organisasi serta penataan sumber daya aparatur sesuai dengan rencana strategis pembangunan.

Informasi Wajib Bagi Pelamar CPNS 2019


Terutama untuk pemerintah daerah (Pemda), penetapan kebutuhan CPNS harus memperhatikan rencana strategis, organisasi perangkat daerah, pegawai eksisting, dan batas usia pensiun serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal pembiayaan gaji, tunjangan, dan biaya diklat serta biaya-biaya belanja pegawai lainnya.

Sejak diberlakukannya moratorium penerimaan CPNS ini, masing-masing instansi telah melakukan perhitungan jumlah kebutuhan pegawainya per jabatan.

Dan dari perhitungan tersebut, maka dapat dilihat apakah instansi atau pemerintah daerah tersebut masih membutuhkan atau kekurangan pegawai atau tidak.

Kekurangan pegawai dari instansi atau pemerintah daerah tersebut biasanya untuk jabatan-jabatan tertentu, yang antara lain karena terdapat pegawai yang akan atau telah memasuki masa purna bakti, atau karena adanya pembentukan organisasi baru dalam pemerintahan.

Dari perhitungan kebutuhan pegawai tersebut, maka perlu diadakan pengangkatan pegawai baru, selain tetap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Adapun pemerintah saat ini memprioritaskan penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) untuk:
  • Bidang pendidikan
  • Bidang kesehatan
  • Bidang Infrastruktur
  • Bidang Fungsional, dan
  • Jabatan teknis lainnya

Jenis Penetapan Kebutuhan (Formasi) dan Jabatan CPNS


Dalam menetapkan kebutuhan formasi pada instansi pusat maupun pemerintah daerah terdapat dua formasi, yakni formasi umum dan formasi khusus.

Adapun penetapan formasi khusus adalah sebagai berikut:

Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus Instansi Pusat


Penetapan kebutuhan atau formasi khusus di instansi pusat meliputi:
  • Putra/ putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (Cumlaude)
  • Penyandang Disabilitas
  • Putra/ putri papua dan papua barat
  • Diaspora
  • Olahragawan berprestasi internasional, dan
  • Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II (KII) yang memenuhi persyaratan.

Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus Instansi Daerah


Penetapan kebutuhan atau formasi khusus di instansi daerah meliputi:
  • Putra/ putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (Cumlaude)
  • Penyandang Disabilitas
  • Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II (KII) yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan dan Persyaratan Penetapan Kebutuhan (Formasi) Khusus CPNS


1. Putra/ putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (Cumlaude) dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Formasi CPNS lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (cumlaude) dikhususkan bagi putra/i lulusan minimal jenjang pendidikan S1
  • Instansi pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 10% dari total alokasi formasi CPNS yang ditetapkan.
  • Instansi daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 5% dari total alokasi formasi CPNS yang ditetapkan.
  • Calon pelamar adalah lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian atau cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/ unggul dan program studi terakreditasi A/ unggul pada saat lulus.
  • Calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 4 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

2. Penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Instansi wajib mengalokasikan kebutuhan (formasi) jabatan, persyaratan jumlah dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh peserta penyandang disabillitas sesuai denga kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan.
  • Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi pusat paling sedikit 2%, dan instansi daerah 1% dari total formasi yang ditetapkan.
  • Calon pelamar dari penyandang disabililtas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/ tingkat disabilitasnya
  • Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat melamar.

3. Diaspora, dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Diperuntukkanbagi WNI yang menetap di luar Indonesia dan memiliki Paspor Indonesia yang masih berlaku serta bekerja sebagai tenaga profesional dibidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja minimal selama 2 tahun.
  • Kemenlu menerbitkan surat keterangan pelamar Diaspora bebas dari permasalahan hukum
  • Dialokasikan untuk penetapan kebutuhan formasi jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa dengan pendidikan sekurang-kurangnya Strata 2. Khusus untuk perekayasa dapat dilamar dari lulusan Strata 1
  • Usia pelamar setinggi-tingginya 35 tahun saat melamar, dan setinggi-tingginya 40 tahun untuk pelamar dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 saat melamar.


Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)


Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dibawah koordinasi Kemen PAN RB, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana.

Pelaksanaan Seleksi CPNS


Pada umumnya seleksi penerimaan CPNS dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni:

1. Seleksi Administrasi, yang terdiri dari:
  • Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar dilakukan oleh panitia pelaksana seleksi CPNS intansi.
  • Pelamar dapat mengikuti seleksi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Pelaksana Seleksi CPNS instansi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Materi seleksi kompetensi dasar CPNS meliputi:
  • Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
  • Tes Intelegensia Umum (TIU)
  • Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Materi Seleksi Kompetensi Bidang, meliputi:
  • Materi Seleksi Kompetensi Bidang untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN
  • Materi Seleksi Kompetensi Bidang untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal seleksi kompetensi bidang rumpunnya yang bersesuaian dengan jabatan fungsional terkait
  • Materi seleksi kompetensi bidang pada instansi pusta selain dengan CAT BKN dapat berupa:
  1. Tes Potensi Akademik (TPA
  2. Tes Praktik Kerja
  3. Tes Bahasa Asing
  4. Tes Fisik/ Kesamaptaan
  5. Psikotes
  6. Tes Kesehatan Jiwa
  7. Tes Wawancara
  • Materi seleksi kompetensi bidang untuk jenis formasi Olahragawan berprestasi internasional menggunakan wawancara

Jumlah peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar (SKD).

Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan CPNS


Bobot nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) adalah sebesar 40% dan bobot nilai seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah 60%.

Dalam hal instansi melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang dengan sistem CAT BKN, hasil seleksi kompetensi bidang dengnan CAT BKN merupakan nilai utama dengan bobot serendah-rendahnya 50% dari bobot nilai SKB.

Apabila instansi pusat menambah seleksi kompetensi bidang (SKB) dalam bentuk:
  • Wawancara dan/ atau tes praktik kerja, bobot yang diberikan paling tinggi masing-masing 25% dari totol nilai/ hasil seleksi SKB.
  • Lebih dari 2 jenis SKB yakni wawancara, tes praktik kerja, tes potensi akademik, tes bahasa asing, tes fisik/ kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, bobot masing-masing tes dibagi secara proporsional.

Dalam hal instansi pusat tidak melaksanakan seleksi kompetensi bidang (SKB) dengan CAT BKN, maka:
  • dapat melaksanakan tes jenis lainnya dengan bobot maksimal 40% untuk jenis wawancara dan tes praktik kerja, dan wajib menambahkan minimal 1 (satu) jenis tes lainnya dengan bobot sekurang-kurangnya 20% dari total nilai/ hasil SKB
  • dapat melaksanakan tes jenis lainnya dengan bobot nilai 40% untuk jenis wawancara atau praktik kerja dan wajib menambah minimal 1 jenis tes lainnya dengan bobot sekurang-kurangnya 60% atau dibagi secara proporsional dari total nilai/ hasil SKB.

Instansi daerah hanya diperkenankan menambah 1 jenis tes selain SKB dengan CAT BKN dan diberikan bobot paling tinggi 40% daru total nilai/ hasil SKB.

Pendaftar formasi umum jabatan guru yang memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud tidak diperlukan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Sertifikat pendidikan tersebut ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB.

Prinsip dan Penentuan Kelulusan CPNS


Prinsip penentuan kelulusan peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (Passing Grade).

Nilai ambang batas kelulusan atau passing grade SKD diatur dalam peraturan Menpan RB secara tersendiri.

Nilai Ambang Batas - Passing Grade CPNS


Nilai ambang batas SKD tes CPNS jika didasarkan pada penerimaan CPNS tahun 2018 yang lalu, yakni PermenPAN RB
Nomor 37 tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Nilai Ambang Batas SKD Formasi Umum
  • 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi
  • 80 untuk Tes Intelegensia Umum
  • 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan

Penilaian SKD CPNS


Dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS ada 3 materi soal, yakni:

Penilaian untuk masing-masing soal dalam materi soal TIU dan TWK adalah jika benar 5 dan jika salah atau tidak menjawab 0.

Sedangakan untuk penilaian TKP, tidak ada jawaban salah, namun memiliki nilai dari 1 hingga 5.

Dan untuk tahun ini, Bentuk Soal Tes Karakteristik Pribadi akan mengadopsi atau menganut sistem atau bentuk soal HOTS (high order thingking skilss).

Maka, dengan demikian nilai maksimal yang dapat diperoleh dari seleksi kompetensi dasar (SKD) adalah 500, yang terdiri dari:

a. 175 untuk TWK
b. 150 untuk TIU
c. 175 untuk TKP

Materi Soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)


Materi soal seleksi kompetensi dasar CPNS meliputi:

1. Tes Wawasan Kebangsaan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan:
  1. Nasionalisme
  2. Integritas
  3. Bela negara
  4. Pilar bangsa
  5. Bahasa Indonesia
  6. Pancasila
  7. Undang-undang Dasar 1945
  8. Bhinneka Tunggal Ika
  9. NKRI (sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).

2. Tes Intelegensia Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:
  1. Kemampuan verbal, yakni kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan
  2. Kemampuan numerik, yakni kemampuan melakukan operasi perhitungan angka-angka dan melihat hubungan diantara angka-angka
  3. Kemampuan figural, yakni kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol dan diagram.
  4. Kemampuan berpikir logis, yakni kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis.
  5. Kemampuan berpikir analitis, yakni kemampuan mengurai suatu permasalah secara sistematis.

3. Tes Karakteristik Priadi (TKP), untuk menilai:
  1. Pelayanan publik
  2. Sosial budaya
  3. Teknologi informasi dan komunikasi
  4. Profesionalisme
  5. Jejaring kerja
  6. Integritas diri
  7. Semangat berprestasi
  8. Kreativitas dan inovasi
  9. Orientasi pada pelayanan
  10. Orientasi kepada orang lain
  11. Kemampuan beradaptasi
  12. Kemampuan mengendalikan diri
  13. Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas
  14. Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan
  15. Kemampuan bekerjasama dalam kelompok
  16. Kemampuan menggerakkan dan mengoordinasi orang lain.

Demikianlah informasi umum yang wajib Anda ketahui sebelum Anda melamar untuk mengikuti tahapan-tahapan seleksi penerimaan CPNS 2019 nanti. Semoga bermanfaat!

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Calon Peserta Penerimaan CPNS 2019 Wajib Tahu Informasi Umum CPNS Ini"

Posting Komentar

cpns

soal cpns

tes wawasan kebangsaan

tes intelegensia umum

tes karakteristik pribadi