Ringkasan Materi Pancasila Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) CPNS 2019

Sebelum kita membahas tentang materi ideologi Pancasila tes wawasan kebangsaan atau twk dalam tes seleksi kompetensi dasar (SKD) seleksi penerimaan CPNS 2019,

Sebagai bahan pembelajaran menghadapi ujian SKD CAT BKN CPNS 2019, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu Ideologi.

Ideologi berasal dari kata ideas dan logos. Ideas berarti gagasan atau konsep, sedangkan logos berarti ilmu.

Jadi Ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, atau kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, bidaya dan keagamaan.

ringkasan materi pancasila tes wawasan kebangsaan cpns 2019

Ideologi dapat juga diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya.

Ringkasan Materi Pancasila TWK CPNS 2019


Yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.

Ciri-ciri Ideologi

Ideologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  • Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
  • Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yagn dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya. Diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan untuk berkorban.

Macam-macam ideologi

Ideologi suatu negara terdiri dari dua macam ideologi, yakni:

Ideologi Terbuka


Ideologi terbuka merupakan ideologi yang mempu mengikuti perkembangan jaman dan bersifat danamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri.

Nilai-nilai yang dipaksakan dari luar tetap digali dan diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.

Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya kedalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang dimasyarakat.

Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, tetapi harus disepakati secara demokratis.

Dengan sendirinya, ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang.

Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.

Baca: 35 Contoh Soal TWK CPNS dari Simulasi CAT BKN Resmi

Ideologi Tertutup


Ideologi tertutup adalah suatu ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditetapkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai suatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi.

Kebenaran ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain.

Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat diubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial.

Karena itu ideologi tertutup tidak menoleransi pandangan dunia atau nilai-nilai lain.

Ideologi tertutup bersifat dogmatis dan apriori.

Dogmatis artinya mempercayai suatu keadaan tanpa data yang valid. Sedangkan apriori artinya berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan.

Ideologi tertutup dipaksakan berlaku dan dipatuhi oleh setiap masyarakat elit tertentu, atau kelompok masyarakat. Yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter.

Bersifat totaliter berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan.

Tipe-tipe Ideologi


Ideologi memiliki tipe-tipe sebagai berikut:

a. Ideologi Liberalis, yakni suatu ajaran yang diyakini kebenarannya untuk mengatur tingkah laku yang menonjolkan kebebasan individu.

b. Ideologi Komunis, yakni suatu ajaran yang didasarkan aas paham sama rata sama rasa dan telah diyakini kebenarannya.

c. Ideologi Pancasila, yakni suatu ajaran yang tersusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya karena didasarkan atas nilai-nilai Pancasila.

Ideologi Pancasila


Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Terdiri dari dua kata sansekerta, yakni Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti prinsip atau asas.

Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini tercantum dalam paragraf ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Sejarah Lahirnya Pancasila


Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali pada masa penjajahan Jepang.

Pada tahun 1944, Jepang mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu pada perang dunia II.

Untuk itu, Jepang berusaha meminta bantuan pada bangsa Indonesia dengan janji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Janji ini direalisasikan dengan membentuk suatu badan yang kemudian dikenal dengan BPUPKI, yakni Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI ini beranggotakan 60 orang yang mencerminkan perwakilan dari berbagai daerah dan suku bangsa di Indonesia.

BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat, Wakilnya R.P. Soeroso dan Ichibangase (orang Jepang).

BPUPKI melakukan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945.

Pada sidang pertama tersebut ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara. Ketiga tokoh tersebut adalah:

1. Muh. Yamin
2. Soepomo
3. Ir. Soekarno

Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara sebagai berikut:

a. Peri Kebangsaan
b. Peri Kemanusiaan
c. Peri Ketuhanan
d. Peri Kerakyatan
e. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato dalam sidang tersebut, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara tersebut secara tertulis, yakni sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo yang mendapat giliran mengemukakan pemikirannya dihadapan sidang pertama BPUPKI.

Pemikiran Mr. Soepomo tersebut berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka.

Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Sosial

Baca: Download e-book Bank Soal CPNS 2019

Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 giliran Ir. Soekarno yang diberikan kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka.

Pemikiran Ir. Soekarno tersebut terdiri dari lima asas, yakni:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan

Kelima asas tersebut diberi nama oleh Ir. Soekarno dengan Pancasila, sesuai saran teman yang ahli bahasa.

Untuk selanjutnya tanggal 1 Juni kini kita peringati sebagai hari lahir istilah Pancasila.

Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, akan tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses atau istirahat satu bulan penuh.

Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang, yakni:

1. Ir. Soekarno - Ketua
2. Abdulkahar Muzakir
3. Drs. Moh. Hatta
4. KH. Abdul Wachid Hasyim
5. Mr. Muh. Yamin
6. H. Agus Salim
7. Achmad Soebarjo
8. Abikusno Cokrosuryo
9. A.A. Maramis

Panitia perumusan dasar negara tersebut selanjutnya dikenal dengan Panitia Sembilan.

Tugas dari Panitia Sembilan ini adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka.

Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka.

Rumusan itu oleh Mr. Muh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisi:
  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah penetapan dasar negara dalam piagam jakarta tersebut terjadi keberatan yang diajukan oleh pemeluk agama lain, atau non-Islam, terutama oleh tokoh-tokoh yang berasal dari bagian Timur Indonesia.

Mereka keberatan dengan kalimat sila pertama yakni: dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Atas penolakan tersebut, mereka bahkan mengancam akan mendirikan negara sendiri, apabila kalimat tersebut tidak dirubah.

Sebelum sidang PPKI pertama dibuka, Bung Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan membahas masalah tersebut.

Pada akhirnya demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kalimat tersebut dihilangkan dan sila pertama menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa".

Rumusan akhir dasar negara tersebut kemudian ditetapkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang sah dan benar yakni:
  1. Ketuhanan yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Rumusan tersebut tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat.

Nilai-nilai Pancasila


Berdasarkan Ketetapan MPR No. 1/ MPR/ 2003, pengamalan butir-butir Pancasila mencakup:

Sila Pertama - Ketuhanan yang Maha Esa

  • Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab
  • Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa
  • Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  • Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
  • Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
  • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain

Sila Kedua - Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  • Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa
  • Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
  • Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
  • Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
  • Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
  • Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
  • Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
  • Berani membela kebenaran dan keadilan
  • Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
  • Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

Sila Ketiga - Persatuan Indonesia
  • Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan
  • Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
  • Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
  • Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
  • Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
  • Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
  • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Sila Keempat - Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
  • Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesai mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
  • Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
  • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
  • Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
  • Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
  • Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
  • Didalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan
  • Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
  • Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
  • Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan

Sila Kelima - Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  • Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
  • Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
  • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
  • Menghormati orang lain
  • Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
  • Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
  • Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
  • Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
  • Suka bekerja keras
  • Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
  • Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Baca: Contoh Soal Tes Intelegensia Umum - TIU CPNS 2019

Fungsi dan Kedudukan Pancasila


Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki banyak kedudukan dan fungsi bagi bangsa Indonesia.

Berikut adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Bangsa Indonesia:
  • Pancasila sebagai Dasar Negara bangsa Indonesia
  • Pancasila sebagai pandangan hidup
  • Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia
  • Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
  • Pancasila merupakan Sumber dari Segala Sumber Tertib Hukum
  • Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia
  • Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujaun yang akan Dicapai Bangsa Indonesia
  • Pancasila sebagai Perjanjian Luhur
  • Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia
  • Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Itulah tadi sekilas ringkasan materi Pancasila untuk Anda baca dan pelajari serta pahami sebagai bahan pembelajaran Anda dalam menghadapi ujian Seleksi Kompetensi Dasar bidang Tes Wawasan Kebangsaan CPNS 2019. Semoga bermanfaat!

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Ringkasan Materi Pancasila Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) CPNS 2019"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel